Buruh DIY Ajukan Draf Revisi UMK 2015

Sumber: Koran Tempo, 3 Desember 2014

YOGYAKARTA, Koran Tempo – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta kesal karena Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menerbitkan surat edaran tentang imbauan penyesuaian upah minimum kabupaten/kota (UMK). Padahal buruh menuntut revisi UMK 2015 seusai kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

“Omongan Sultan itu sabda pandhita ratu. Kalau Sultan isin (malu merevisi UMK), ya mangga,” kata Koordinator Advokasi dan Hak Asasi Manusia SPSI DIY, Yatiman, saat dihubungi Tempo, kemarin. Continue reading Buruh DIY Ajukan Draf Revisi UMK 2015

AJI Jakarta: Upah Layak Reporter 2015 Rp 6,5 juta

TEMPO.CO, Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Federasi Serikat Pekerja Media Indonesia (FSPMI) mengeluarkan hasil survei ihwal kebutuhan hidup layak untuk jurnalis pemula di Jakarta pada 2015. (Baca: Inilah Upah Layak Jurnalis Versi AJI)

Menurut hitungan AJI dan FSPMI, upah layak untuk reporter yang telah bekerja satu tahun lebih atau setelah diangkat jadi karyawan tetap adalah Rp 6.510.400 per bulan. “Besaran upah tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup layak para reporter di Jakarta, tahun depan,” kata Ketua AJI Jakarta Umar Idris dalam rilisnya, Selasa, 25 November 2014.

Besaran upah layak ini, menurut Umar, diperoleh dari perhitungan dan analisis terhadap 40 barang dan jasa yang dibutuhkan jurnalis di Ibu Kota. Kebutuhan terbesar adalah makanan, yakni sebesar Rp 2,1 juta. Lalu, kebutuhan penunjang tugas jurnalistik senilai Rp 1,5 juta per dan sisanya kebutuhan tempat tinggal dan sandang.

Menurut Umar, tingkat upah tersebut telah memperhitungkan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubdisi terhadap biaya transportasi yang diperkirakan naik 30 persen. Jumlah upah layak ini meningkat dibanding upah layak reporter pemula pada 2014 yang ditetapkan Rp 5,7 juta. (Baca: AJI: Upah Layak Wartawan Pemula Rp 5,7 Juta)

AJI Jakarta dan FSPMI mengimbau kepada perusahaan media, baik cetak, online, radio, maupun televisi, untuk menjadikan upah layak ini sebagai acuan pengupahan. “Upah layak ini pantas diberikan ke reporter yang masih lajang,” kata Umar.

Selain upah layak, AJI juga mensurvei upah riil 60 perusahaan media di Jakarta. Rata-rata upah reporter di Jakarta sekitar Rp 3 juta. Temuan lainnya, ujar Umar, masih ada sejumlah perusahaan media mengupah jurnalisnya di bawah ketentuan upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2015, yakni Rp 2,7 juta.

Ketua FSPMI Abdul Manan mengatakan rendahnya upah ini akan membuat jurnalis rentan terhadap suap atau amplop dari narasumber. “Kondisi ini sangat berbahaya bagi kebebasan pers, karena pers dapat dikendalikan oleh kepentingan narasumber, tidak lagi mengabdi kepada kepentingan publik,” ujarnya.

A. NURHASIM

Berita Terkait
Siapa 18 Inisiator Interpelasi Jokowi Soal BBM?
Voting Time, Jokowi Tekuk Presiden hingga Artis

Jokowi Akui Larang Menteri Rapat Bersama DPR

Operasi Diam-diam Susi Pantau Illegal Fishing

Rapat Pleno Golkar Ricuh Diserbu Massa

Continue reading AJI Jakarta: Upah Layak Reporter 2015 Rp 6,5 juta

Upah dan Kesejahteraan Buruh

Oleh: Rekson Silaban – Direktur Indonesia Labor Institute
Sumber: Kompas Cetak 25 November 2014 (Opini)

DUEL El Clasico” tahunan buruh versus majikan atas besaran upah minimum kembali terjadi, mengulangi peristiwa dari puluhan tahun lalu. Mungkin karena sudah berlangsung lama, banyak pihak yang menganggap peristiwa ini menjadi biasa, yang sebentar juga akan berlalu.

Akibatnya, tidak lagi ada upaya untuk mencari solusi dan akar masalahnya. Ada dua masalah yang melatarbelakangi hal ini. Pertama, banyak pihak yang berpikir satu-satunya upaya menaikkan kesejahteraan buruh adalah melalui kenaikan upah minimum. Akibat pemahaman ini, kenaikan upah minimum yang tinggi dianggap menjadi satu-satunya cara untuk membuat buruh hidup layak. Padahal, fakta lapangan yang penulis lihat di kalangan buruh Jakarta, tidak ada yang berubah dalam keseharian buruh, sekalipun dalam tiga tahun terakhir terjadi kenaikan upah minimum sekitar 80 persen.

Kamar kos masih tetap berbagi dengan 2-3 teman, makanan dengan nutrisi minim, sisa gaji tidak pernah tersisa, wajah pucat dan umumnya tetap kurus. Kenaikan gaji selalu tergerus inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Buruh harus ambil kerja lembur untuk menambah sedikit penghasilan. Jadi, teori tentang kenaikan upah menuju hidup layak sejauh ini hanya ilusi. Indonesia perlu mencari model lain untuk menyejahterakan buruh.  Continue reading Upah dan Kesejahteraan Buruh

Daftar Lengkap UMP 2015 di Seluruh Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2015.

Dari 33 provinsi yang telah menetapkan upah minimum, sekitar 29 provinsi menetapkan UMP 2015. Sedangkan empat provinsi tidak menetapkan UMP yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

“Keempat provinsi ini tidak menetapkan UMP, hanya UMK,” jelas Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans Wahyu Widodo saat berbincang denganLiputan6.com di Jakarta Senin (24/11/2014).

Wahyu menjelaskan, rata-rata kenaikan UMP secara nasional mencapai 12,77 persen dari Rp 1,58 juta menjadi Rp 1,78 juta.  Angka ini sekitar 99,53 persen dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional yang dipatok Rp 1,81 juta.

Tidak terpaut jauhnya antara UMP dengan KHL menunjukkan bahwa para pemimpin daerah telah membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat UMP.

UMP 2015 itu seperti jaringan pengaman. Dengan UMP yang mendekati KHL itu mengarahkan masyarakat agar bisa hidup dengan layak. Ke depan, yang harus dipikirkan para Gubernur adalah bagaimana cara mengaitkan upah dengan tingkat produktivitas pekerja,” jelas dia.

Lengkapnya berikut daftar UMP di 29 provinsi dari data Kemenakertrans yang diperoleh Liputan6.com:

Continue reading Daftar Lengkap UMP 2015 di Seluruh Indonesia

Dukung Sofjan Wanandi, MS Hidayat Siapkan Formula Baru Pengupahan

Sumber: Detik

Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat berencana merumuskan formula baru soal penetapan upah untuk para pekerja mulai tahun depan. Penetapan upah saat ini berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan produktivitas sehinggga dianggap tak jelas.

“Kita sudah sepakat mau mencoba mencari formula baru struktur UMP (upah minimum provinsi) yang fair buat semua pihak tapi tidak mengakibatkan industri kita terbebani,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat usai bertemu 4 mata dengan Ketua Apindo Sofjan Wanandi, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (22/7/2013).

Hidayat menambahkan, pemerintah melihat perbandingan sistem penetapan upah buruh di beberapa negara ASEAN. Harapannya formula baru penetapan upah buruh nantinya tidak membebani sektor industri ataupun pekerja.

“Kami juga mengkaji tingkat UMP di ASEAN. Jadi formula yang saya tawarkan di kantor Menko inflation rate plus, plusnya itu bisa fleksibel, atau debateable (bisa didiskusikan). Nanti dibawa ke tripartit,” lanjutnya.  Continue reading Dukung Sofjan Wanandi, MS Hidayat Siapkan Formula Baru Pengupahan

DPR: Pemerintah Harus Merevisi UMP

Sumber: Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat juga turut naik. Sementara, pendapatan masyarakat belum meningkat.

Melihat fenomena tersebut, anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid menyatakan, seharusnya pemerintah juga memikirkan dampak kenaikan harga BBM untuk masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Nusron mencontohkan kaum buruh yang tidak mendapatkan BLSM.

“Harusnya pemerintah juga memikirkan dampak kenaikan harga BBM dengan penyesuaian pendapatan masyarakat yang tidak dapat BLSM,” kata Nusron di Jakarta, Kamis (4/7/2013).  Continue reading DPR: Pemerintah Harus Merevisi UMP

Tuntut Upah Naik, Ratusan Awak Tangki Pertamina di Semarang Mogok Kerja

Sumber: Detik

Semarang – Ratusan awak mobil tangki Pertamina di depo Pengapon Semarang melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut kesejahteraan terkait upah dan Jamsostek.

Koordinator awak mobil tangki Iwan Prasetyo mengatakan aksi tersebut merupakan solidaritas karena selama ini tidak ada upah lembur. Padahal awak tangki harus bekerja lebih dari 12 jam. Bahkan kadang 24 jam.

“Selama ini kesejahteraan kami minim, kami kerja 24 jam, kami tidak ada upah lembur. Kemudian Jamsostek juga perlu diperhatikan,” kata Iwan di Depo Pertamina Pengapon Semarang, Rabu (3/7/2013).  Continue reading Tuntut Upah Naik, Ratusan Awak Tangki Pertamina di Semarang Mogok Kerja