5 Juta Buruh Gelar Aksi Mogok Nasional 10-11 Desember

Liputan6.com, Jakarta - Lima juta buruh akan melakukan aksi besar-besaran dan mogok nasional menuntut revisi UMP/UMK di beberapa daerah dan tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Elemen buruh itu berasal dari tiga Konfederasi besar buruh se-Indonesia yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), bersama elemen buruh lainnya.

Menurut Presiden KSBSI Mudhofir, aksi mogok nasional akan digelar serentak seluruh Indonesia pada 10-11 Desember 2014 yang akan melumpuhkan lokasi strategis nasional.

“Aksi akan dilakukan di 20 Provinsi, 150 Kota/Kabupaten dengan jumlah sekitar lima juta buruh,” tegas Mudhofir dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2014).

Lebih lanjut Mudhofir mengemukakan, aksi mogok nasional tidak hanya dilakukan tiga Konfederasi buruh dan elemen buruh lainnya, namun juga akan diperluas kembali ke jaringan lainnya dengan pergerakan mahasiswa, LSM agar bersama-sama bergerak mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya buruh.

“Kebersamaan ini perlu di perluas lagi, bukan hanya tiga Konfederasi saja. Baju boleh beda tapi isu perburuhan harus bersatu dan kerjasama bersama kritisi pemerintahan Jokowi-JK,” ujarnya.

Mudhofir mengaku saat ini pengaruh pengusaha hitam terlihat semakin kuat, termasuk represifnya aparat Kepolisian yang menjadikan simbol bahwa aparat pro terhadap pengusaha hitam. Pihaknya merasa khawatir akan kembali pada rezim orde baru.

“Inilah alasan kita bersatu bersama. Tak hanya buruh melakukan mogok, tapi mahasiswa juga gelar aksi mogok di kampus-kampus. Kita akan road show di basis pergerakan buruh dan elemen luas ini bersifat jangka panjang,” pungkasnya. (Ndw)

Continue reading 5 Juta Buruh Gelar Aksi Mogok Nasional 10-11 Desember

Upah dan Kesejahteraan Buruh

Oleh: Rekson Silaban – Direktur Indonesia Labor Institute
Sumber: Kompas Cetak 25 November 2014 (Opini)

DUEL El Clasico” tahunan buruh versus majikan atas besaran upah minimum kembali terjadi, mengulangi peristiwa dari puluhan tahun lalu. Mungkin karena sudah berlangsung lama, banyak pihak yang menganggap peristiwa ini menjadi biasa, yang sebentar juga akan berlalu.

Akibatnya, tidak lagi ada upaya untuk mencari solusi dan akar masalahnya. Ada dua masalah yang melatarbelakangi hal ini. Pertama, banyak pihak yang berpikir satu-satunya upaya menaikkan kesejahteraan buruh adalah melalui kenaikan upah minimum. Akibat pemahaman ini, kenaikan upah minimum yang tinggi dianggap menjadi satu-satunya cara untuk membuat buruh hidup layak. Padahal, fakta lapangan yang penulis lihat di kalangan buruh Jakarta, tidak ada yang berubah dalam keseharian buruh, sekalipun dalam tiga tahun terakhir terjadi kenaikan upah minimum sekitar 80 persen.

Kamar kos masih tetap berbagi dengan 2-3 teman, makanan dengan nutrisi minim, sisa gaji tidak pernah tersisa, wajah pucat dan umumnya tetap kurus. Kenaikan gaji selalu tergerus inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Buruh harus ambil kerja lembur untuk menambah sedikit penghasilan. Jadi, teori tentang kenaikan upah menuju hidup layak sejauh ini hanya ilusi. Indonesia perlu mencari model lain untuk menyejahterakan buruh.  Continue reading Upah dan Kesejahteraan Buruh

Daftar Lengkap UMP 2015 di Seluruh Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2015.

Dari 33 provinsi yang telah menetapkan upah minimum, sekitar 29 provinsi menetapkan UMP 2015. Sedangkan empat provinsi tidak menetapkan UMP yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

“Keempat provinsi ini tidak menetapkan UMP, hanya UMK,” jelas Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans Wahyu Widodo saat berbincang denganLiputan6.com di Jakarta Senin (24/11/2014).

Wahyu menjelaskan, rata-rata kenaikan UMP secara nasional mencapai 12,77 persen dari Rp 1,58 juta menjadi Rp 1,78 juta.  Angka ini sekitar 99,53 persen dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional yang dipatok Rp 1,81 juta.

Tidak terpaut jauhnya antara UMP dengan KHL menunjukkan bahwa para pemimpin daerah telah membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat UMP.

UMP 2015 itu seperti jaringan pengaman. Dengan UMP yang mendekati KHL itu mengarahkan masyarakat agar bisa hidup dengan layak. Ke depan, yang harus dipikirkan para Gubernur adalah bagaimana cara mengaitkan upah dengan tingkat produktivitas pekerja,” jelas dia.

Lengkapnya berikut daftar UMP di 29 provinsi dari data Kemenakertrans yang diperoleh Liputan6.com:

Continue reading Daftar Lengkap UMP 2015 di Seluruh Indonesia

Politik Upah Minimum

Oleh: SURYA TJANDRA, Dosen Fakultas Hukum Unika Atma

Jaya, Jakarta

Sumber: Kompas, Opini: Rabu, 25 September 2013

Hampir semua orang bisa tahan dalam penderitaan, tetapi kalau Anda mau
menguji karakter seseorang, berilah ia kekuasaan. Abraham Lincoln

Ketika Presiden Yudhoyono dikabarkan mengeluhkan kerasnya pelantang
suara demonstrasi buruh yang dianggap mengganggu Istana, sesungguhnya
yang terjadi tak lebih dari jeritan kaum buruh menuntut perhatian
pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan.

Tidak harus menjadi ekonom untuk menyadari bahwa kenaikan upah minimum
pada tahun ini langsung tergerus kenaikan harga BBM yang memicu inflasi,
ditambah lagi kenaikan beberapa harga komoditas seperti kedelai ataupun
bawang putih yang sarat skandal itu.

Badan Pusat Statistik menyatakan, meski nominal meningkat signifikan,
upah riil buruh industri pada kuartal pertama 2013 justru turun 1,05
persen (Bisnis Indonesia, 1/7). Sementara itu, koefisien gini pengukur
tingkat kesenjangan terus meningkat hingga 0,41 tanpa ada tanda-tanda
pemerintah menaruh perhatian serius untuk mengatasinya secara
sistematis.  Continue reading Politik Upah Minimum

Anggap Muhaimin Tak Dipercaya Buruh Lagi

Sumber: JPNN

JAKARTA -  Sekretaris Jenderal Federasi Buruh Lintas Pabrik Dian Septi menyatakan bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar harus introspeksi. Sebab, tingkat kepercayaan buruh pada Muhaimin sebagai Menakertrans makin turun.

Salah satu yang membuat buruh makin tak percaya pada Muhaimin terkait persoalan Tunjangan Hari Raya (THR). “Menakertrans menyatakan pengaduan THR menurun, bukan berarti tidak ada pelanggaran THR. Tetapi buruh tidak percaya kepada pemerintah karena tahun sebelumnya diabaikan,” ujar Dian dalam konferensi pers di LBH Jakarta, Jakarta, Minggu (4/8).

Ia menjelaskan, Menakertrans hanya bisa menampung aspirasi. Tapi ketika sudah ditampung, aspirasi buruh itu diserahkan Kemenakertrans ke dinas tenaga kerja di wilayah masing-masing.  Continue reading Anggap Muhaimin Tak Dipercaya Buruh Lagi

Ini Modus Perusahaan Tidak Bayarkan THR kepada Buruh

Sumber: Detik

Jakarta – LBH Jakarta menerima banyak pengaduan mengenai perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada buruh. Berdasar laporan tersebut, dapat diketahui apa saja modus operandi tidak membayar THR tersebut.

“Ada empat modus yang dilakukan perusahaan-perusahaan untuk tidak membayarkan THR kepada buruh,” ujar Dian Septi, Sekjen Federasi Buruh Lintas Pabrik dalam konferensi pers di LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Jakpus, Minggu (4/8/2013).

Modus pertama, perusahaan memutuskan kontrak buruh atau karyawannya beberapa saat sebelum lebaran. Umumnya dilakukan sebulan sebelum hari raya Idul Fitri.

“Itu agar perusahaan tidak usah membayar THR,” kata Septi.  Continue reading Ini Modus Perusahaan Tidak Bayarkan THR kepada Buruh

LBH: Jumlah Buruh di Jabodetabek yang Tak Terima THR Naik 300 Persen

Sumber: Detik

Jakarta – LBH Jakarta menerima banyak pengaduan mengenai buruh yang tidak mendapatkan THR menjelang hari raya Idul Fitri ini. Jumlah buruh yang tidak mendapatkan THR mencapai ribuan orang, naik 300% dibanding tahun lalu.

Sejak LBH Jakarta dan komunitas Gerakan Buruh Korban (Gebuk) PHK mendirikan posko pengaduan THR pada 28 Juli silam, sampai saat ini mereka mendapatkan 23 pengaduan. Jumlah ini melonjak dari tahun sebelumnya yang tercatat ada 19 pengaduan saja.

“Jumlah buruh yang tidak mendapatkan THR 1.461 orang. Sedangkan pada tahun lalu sebanyak 414 orang. Mengalami kenaikan 300 persen,” ujar aktivis LBH Jakarta Maruli dalam konferensi pers di kantornya Jl Diponegoro Jakpus, Minggu (4/7/2013).  Continue reading LBH: Jumlah Buruh di Jabodetabek yang Tak Terima THR Naik 300 Persen