Komisi IX DPR cecar PLN Bali terkait PHK

Sumber: Antara

Denpasar (ANTARA News) – Sejumlah anggota Komisi IX DPR mencecar jajaran pejabat PT PLN Distribusi Bali terkait pemutusan hubungan kerja terhadap 373 tenaga alih daya pada 29 Juni 2013.

“Ini pekerja sebagian umurnya di atas 40 tahun dan bahkan ada yang mau pensiun, tega-teganya memutus para pihak ini dengan jumlah yang besar apalagi mendekati saat bayar sekolah anaknya. Kasihan mereka ini,” kata anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat, Heryanto, saat melakukan dengar pendapat dengan puluhan tenaga alih daya dan jajaran PT PLN Distribusi Bali di Denpasar, Senin.

Anggota komisi lainnya dari Fraksi Partai Golkar, Sunaryo Adhiwardojo, menyatakan bahwa dengan total subsidi yang diterima PLN sebesar Rp89 triliun. Dari jumlah itu PLN Bali menerima Rp1,1 triliun, perusahaan listrik negara itu dinilai masih belum bijak atas PHK 373 tenaga alih daya.  Continue reading Komisi IX DPR cecar PLN Bali terkait PHK

Anggota DPR: Buruknya Ketenagakerjaan di BUMN

Sumber: Tribunnews

Ratusan pekerja PT KAI dan PT KCJ yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ) berkumpul di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta untuk melakukan longmarch dari LBH Jakarta menuju Stasiun Juanda, tepatnya di kantor pusat PT KCJ, Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2013).

TRIBUNNEWS.COM – Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh menilai masalah ketenagakerjaan di sejumlah BUMNsemakin hari semakin kusam. Belum lama ini Serikat Pekerja PT. KAI Commuter Jabodetabek (SP KCJ) melakukan aksi unjuk rasa menuntut penghapusan sistem kontrak kerja dan outsourcing di PT. Kereta Api Indonesia dan PT. KAI Commuter Jabodetabek.

“Dengan kejadian ketenagakerjaan di PT KAI, semakin menambah data hitam buruknya cerminan ketenagakerjaan di BUMN. DPR sangat terganggu hatinya dengan permasalahan ini,” kata Poempida di Gedung DPR (27/6/2013), seperti tertulis dalam rilis yang diterima di meja redaksi Tribunnews.com.

Poempida mengatakan, Meneg BUMN tidak bisa meremehkan tuntutan SP KCJ ini. Kalau Meneg BUMN tidak mengindahkan tuntutan pekerja, berarti beliau melecehkan keberadaan buruh.

Yang diinginkan DPR, kata Poempida, Meneg BUMN bisa menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan secara cepat. Selain itu, Meneg BUMN juga mempekerjakan kembali para buruh sehingga para buruh mendapatkan kembali hak-haknya.  Continue reading Anggota DPR: Buruknya Ketenagakerjaan di BUMN

Kemenakertrans Godok Pedoman Pelaksanaan Outsourcing

Sumber: Hukum Online

Kemenakertrans sedang merancang Pedoman Pelaksanaan Permenakertrans No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Menurut Kepala Biro Hukum Kemenakertrans, Sunarno, pedoman tersebut ditujukan untuk mempermudah pemangku kepentingan mengimplementasikan peraturan yang dikenal dengan Permenakertrans Outsourcing itu. Serta menyeragamkan pemahaman dalam melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam regulasi tersebut.

Pedoman pelaksanaan itu berisi penjelasan yang meliputi sejumlah hal sebagaimana diatur Permenakertrans Outsourcing. Seperti persyaratan pemborongan pekerjaan, pembentukan alur kegiatan untuk memisahkan kegiatan utama dan penunjang serta hal administratif lainnya. Soal alur kegiatan untuk pemborongan pekerjaan, dalam pedoman pelaksanaan itu dijelaskan bagaimana proses pembentukan alur tersebut. Seperti pembentukan asosiasi sektor usaha pada industri sejenis untuk menentukan mana jenis pekerjaan yang boleh diborongkan kepada perusahaan lain.

Baca selengkapnya, klik disini

 

8 Ribu Pekerja PLN Terancam PHK

Sumber: Suara Merdeka

SEMARANG, suaramerdeka.com – PT PLN Distribusi Jateng dan DIY berencana merumahkan delapan ribu lebih karyawan kontraknya. Keputusan itu memicu aksi unjuk rasa di DPRD Jateng, Senin (24/6).

Pemberhentian itu diketahui dari surat keputusan General Manager PT PLN Jateng DIY nomor 0149/0192 tertanggal 23 Mei 2013. Surat tersebut dicetak besar oleh para karyawan ketika unjuk rasa kemarin. Mereka menuntut pencabutan SK tersebut dan meminta seluruh karyawan outsourching diangkat sebagai karyawan tetap.

Koordinator aksi dari Federasi Serikat Pekerja Independen Yono menyatakan bahwa SK GM tersebut memutuskan karyawan outsourching akan diPHK mulai 31 Agustus. Keputusan itu bukan saja meresahkan para karyawan, tapi juga membuat PLN melanggar aturan tentang penggunaan tenaga kontrak.  Continue reading 8 Ribu Pekerja PLN Terancam PHK

Pekerja PLN Desak Sistem Outsourching Dihapus

Sumber: Suara Merdeka

SEMARANG, suaramerdeka.com –Sekitar seratusan perwakilan pekerja outsourching PLN Jateng-DIY menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jl Pahlawan, Semarang, Senin (24/6) pagi. Mereka menuntut penghapusan sistem outsourching ada selama ini.

Sebab, mereka menganggap sistem outsourching ini seperti perbudakaan. Karena status pekerja outsourching masih tidak jelas. Terlebih lagi upah yang layak dan tidak adanya jamsostek. Mereka juga menuntut agar pekerja outsourching dijadikan karyawan tetap.

Koordinator Aksi, Waluyo mengatakan, dalam aksi ini mereka juga mendesak untuk mencabut surat General Manager PT PLN wil. Jateng-DIY no. 0149 dan 0192 tentang outsourching.

“Jika tuntutan kami tidak segera dituruti, kita akan menggelar aksi yang mengerahkan massa yang lebih banyak, dan kami mengancam akan memadamkan listrik di Jateng dan DIY,” ujarnya.  Continue reading Pekerja PLN Desak Sistem Outsourching Dihapus

Hak Tidak Sesuai Kontrak Kerja, Pekerja Lepas Bisa Protes

Sumber: Suara Merdeka

DEMAK, suaramerdeka.com – Menanggapi demo buruh pabrik PT Albeta Wijaya, Kepala Dinsosnakertrans Demak, M Agus Nugroho Luhur Pambudi menyatakan bahwa persoalan industrial bisa diselesaikan dalam dua cara, yakni bipartit (antara perusahaan dengan pekerja) dan tripartit (dimediasi Dinsosnakertrans). Bilamana persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan bipartit, maka mereka bisa datang ke Dinsosnakertrans.

Dia sangat tidak menganjurkan demo, karena merugikan berbagai pihak. Perusahaan merugi karena tidak bisa berproduksi, begitu pula dengan pekerja lainnya tidak bisa bekerja. Selain itu juga bisa menggangu kelancaran arus lalu lintas di sekitar pabrik.

“Langkah-langkah awal, kami akan fasilitasi perusahaan dan pekerja untuk mencari titik temu,” terangnya, Senin (17/6).

Disinggung pekerja harian lepas, menurutnya, hal itu diatur bahkan diperbolehkan oleh UU Ketenagakerjaan. Karena itu, seringkali menimbulkan dilematis bagi pemerintah daerah ketika ada persoalan menyangkut tenaga alihdaya tersebut.  Continue reading Hak Tidak Sesuai Kontrak Kerja, Pekerja Lepas Bisa Protes

Buruh Minta Vendor Dihilangkan di PT PLN

Sumber: Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Para buruh peserta aksi demonstrasi yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga menuntut agar vendor perantara kontrak pekerja dengan PT PLN (Persero) agar dihilangkan.

Cepi Mustopa, Ketua FSPMI Jawa Barat mengatakan, saat ini para pekerja berurusan mengenai kontrak kerja melalui vendor bukan langsung dari manajemen PLN. “Kami berharap vendor di hilangkan,” kata Cepi di depan Kantor PLN, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Cepi menuturkan, gaji yang diterima oleh karyawan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Terlebih bila ada keluarga sakit atau adanya musim ajaran baru. Gaji senilai Rp 900.000 per bulan dinilai jauh untuk mensejahterakan.

“Kami harap karyawan kontrak di PLN diangkat menjadi karyawan tetap,” katanya.   Continue reading Buruh Minta Vendor Dihilangkan di PT PLN