5 Juta Buruh Gelar Aksi Mogok Nasional 10-11 Desember

Liputan6.com, Jakarta – Lima juta buruh akan melakukan aksi besar-besaran dan mogok nasional menuntut revisi UMP/UMK di beberapa daerah dan tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Elemen buruh itu berasal dari tiga Konfederasi besar buruh se-Indonesia yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), bersama elemen buruh lainnya.

Menurut Presiden KSBSI Mudhofir, aksi mogok nasional akan digelar serentak seluruh Indonesia pada 10-11 Desember 2014 yang akan melumpuhkan lokasi strategis nasional.

“Aksi akan dilakukan di 20 Provinsi, 150 Kota/Kabupaten dengan jumlah sekitar lima juta buruh,” tegas Mudhofir dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2014).

Lebih lanjut Mudhofir mengemukakan, aksi mogok nasional tidak hanya dilakukan tiga Konfederasi buruh dan elemen buruh lainnya, namun juga akan diperluas kembali ke jaringan lainnya dengan pergerakan mahasiswa, LSM agar bersama-sama bergerak mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya buruh.

“Kebersamaan ini perlu di perluas lagi, bukan hanya tiga Konfederasi saja. Baju boleh beda tapi isu perburuhan harus bersatu dan kerjasama bersama kritisi pemerintahan Jokowi-JK,” ujarnya.

Mudhofir mengaku saat ini pengaruh pengusaha hitam terlihat semakin kuat, termasuk represifnya aparat Kepolisian yang menjadikan simbol bahwa aparat pro terhadap pengusaha hitam. Pihaknya merasa khawatir akan kembali pada rezim orde baru.

“Inilah alasan kita bersatu bersama. Tak hanya buruh melakukan mogok, tapi mahasiswa juga gelar aksi mogok di kampus-kampus. Kita akan road show di basis pergerakan buruh dan elemen luas ini bersifat jangka panjang,” pungkasnya. (Ndw)

Continue reading 5 Juta Buruh Gelar Aksi Mogok Nasional 10-11 Desember

Daftar Lengkap UMP 2015 di Seluruh Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2015.

Dari 33 provinsi yang telah menetapkan upah minimum, sekitar 29 provinsi menetapkan UMP 2015. Sedangkan empat provinsi tidak menetapkan UMP yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

“Keempat provinsi ini tidak menetapkan UMP, hanya UMK,” jelas Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans Wahyu Widodo saat berbincang denganLiputan6.com di Jakarta Senin (24/11/2014).

Wahyu menjelaskan, rata-rata kenaikan UMP secara nasional mencapai 12,77 persen dari Rp 1,58 juta menjadi Rp 1,78 juta.  Angka ini sekitar 99,53 persen dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional yang dipatok Rp 1,81 juta.

Tidak terpaut jauhnya antara UMP dengan KHL menunjukkan bahwa para pemimpin daerah telah membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat UMP.

UMP 2015 itu seperti jaringan pengaman. Dengan UMP yang mendekati KHL itu mengarahkan masyarakat agar bisa hidup dengan layak. Ke depan, yang harus dipikirkan para Gubernur adalah bagaimana cara mengaitkan upah dengan tingkat produktivitas pekerja,” jelas dia.

Lengkapnya berikut daftar UMP di 29 provinsi dari data Kemenakertrans yang diperoleh Liputan6.com:

Continue reading Daftar Lengkap UMP 2015 di Seluruh Indonesia

Politik Upah Minimum

Oleh: SURYA TJANDRA, Dosen Fakultas Hukum Unika Atma

Jaya, Jakarta

Sumber: Kompas, Opini: Rabu, 25 September 2013

Hampir semua orang bisa tahan dalam penderitaan, tetapi kalau Anda mau
menguji karakter seseorang, berilah ia kekuasaan. Abraham Lincoln

Ketika Presiden Yudhoyono dikabarkan mengeluhkan kerasnya pelantang
suara demonstrasi buruh yang dianggap mengganggu Istana, sesungguhnya
yang terjadi tak lebih dari jeritan kaum buruh menuntut perhatian
pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan.

Tidak harus menjadi ekonom untuk menyadari bahwa kenaikan upah minimum
pada tahun ini langsung tergerus kenaikan harga BBM yang memicu inflasi,
ditambah lagi kenaikan beberapa harga komoditas seperti kedelai ataupun
bawang putih yang sarat skandal itu.

Badan Pusat Statistik menyatakan, meski nominal meningkat signifikan,
upah riil buruh industri pada kuartal pertama 2013 justru turun 1,05
persen (Bisnis Indonesia, 1/7). Sementara itu, koefisien gini pengukur
tingkat kesenjangan terus meningkat hingga 0,41 tanpa ada tanda-tanda
pemerintah menaruh perhatian serius untuk mengatasinya secara
sistematis.  Continue reading Politik Upah Minimum

10,3 Juta Warga Miskin Terancam Tak Dapat Layanan Kesehatan

Sumber: Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2014 mendatang, sebanyak 10,3 juta penduduk miskin di Indonesia dipastikan tak bakal mendapat layanan dan jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Hal itu disebabkan pemerintah hanya menyetujui jumlah penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesesehatan (Jamkes) untuk orang miskin dan tidak mampu sebesar 86,4 juta orang dengan nilai iuran Rp 19.225 per orang.

“Padahal, data orang miskin dari Tim Nasional Pendataan Penduduk untuk Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (TNP2K dan DJSN), jumlah PBI mencapai 96,7 juta orang,” ujar Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) M Said Iqbal kepada harian Kompas, Senin (5/8/2013) di Jakarta.

Menurut dia, pada saat efektifnya UU SJSN justru terjadi ironisme.  Continue reading 10,3 Juta Warga Miskin Terancam Tak Dapat Layanan Kesehatan

OPSI: Penuntasan Perbudakan Pabrik Kuali Lambat

Sumber: Suara Merdeka

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kasus perbudakan buruh pabrik Panci di Tangerang saat ini masih di Kejaksaan Negeri Tangerang, Banten. Proses hukum yang dilakukan aparat terhadap Yuki sang pemilik pabrik kuali, dan para mandornya baik pidana maupun perdata (ganti rugi upah dan hak lainnya) tampaknya sangat lambat. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar sangat menyayangkan kondisi tersebut.

“Kami sangat menyesalkan kelambatan penanganan kasus perbudakan di pabrik kuali di Tangerang. Mengingat kasus perbudakan ini merupakan kasus yang sangat serius bagi eksistensi kaum buruh maka sudah seharusnya pemerintah (Kejaksaan dan Dinas Tenaga Kerja Tangerang) secepatnya menyelesaikan kasus ini baik perdata maupun pidananya, ” kata Timboel dalam siaran persnya yang diterima Suara Merdeka, Sabtu (3/8) pagi ini.  Continue reading OPSI: Penuntasan Perbudakan Pabrik Kuali Lambat

LBH Polisikan Perusahaan yang tak Bayar THR

Sumber: JPNN

JAKARTA – LBH Jakarta memberikan peringatan kepada perusahaan yang tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para buruh atau pekerja. Peringatan yang paling keras adalah laporan kepada penegak hukum.

“Kami berikan peringatan ke perusahaan yang melanggar THR untuk segera membayarkan minimal H-3 sebelum lebaran. Kalau tidak akan dibawa ke ranah hukum pidana atau perdata,” ujar Kepala Bidang Penanganan dan Pengaduan Kasus LBH Jakarta Muhammad Isnur dalam konferensi pers di LBH Jakarta, Minggu (4/8).

Ia mengatakan, LBH Jakarta menerima aduan itu melalui Posko THR yang mereka buka sejak tanggal 28 Juli 2013 lalu. Pengadu, menurut Isnur, memberikan data lengkap mengenai identitas perusahaan, jumlah pekerja dan pelanggaran. Continue reading LBH Polisikan Perusahaan yang tak Bayar THR

Delapan Perusahaan Diadukan Tak Bayar THR

Sumber: Tempo

TEMPO.COSemarang-Sebanyak delapan perusahaan di Kota Semarang, diadukan buruhnya karena tidak membayar tunjangan hari raya kepada karyawannya. Temuan itu berdasarkan aduan sejumlah buruh ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, yang membuka pos pengaduan THR sejak dua pekan lalu.

Meski akhirnya perusahaan tersebut membayar, namun itu menjadi catatan dinas tenaga kerja. “Setelah dilakukan mediasi, perusahaan tersebut akhirnya mau membayarkan THR kepada buruh,” kata Gunawan Sapto Giri, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, Minggu, (4/8). Continue reading Delapan Perusahaan Diadukan Tak Bayar THR